Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, Begini Sikap Mendagri

Home / Berita / Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, Begini Sikap Mendagri
Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg, Begini Sikap Mendagri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (FOTO: Dokumen TIMES Indonesia)

TIMESNUNUKAN, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (MendagriTjahjo Kumolo belum mau menentukan sikap terkait larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legisatif pada Pileg 2019 mendatang. 

Dia berdalih akan mendiskusikan terlebih dulu dengan anggota dewan. "Kami akan mendiskusikan dengan DPR. Karena itu hak KPU untuk membuat PKPU. Dalam menyusun PKPU kan rujukannya pada undang-undang. Itu saja sudah," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, poin penting dalam penyusunan PKPU ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil pemilu. Sehingga KPU harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

"Jangan sampai melanggar UU. Makanya kami akan rembukan dulu dengan DPR," imbuh Menteri asal PDI Perjuangan ini. 

Sebelumnya, KPU RI menyiapkan dua opsi untuk mengatur larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif. Keduanya memiliki substansi yang sama, hanya perbedaan redaksional pada PKPU yang kini tengah dibahas.

Opsi pertama sesuai rancangan PKPU tentang Pencalonan. Dimana pada Pasal 8 Ayat 1 Huruf j Rancangan PKPU menyebutkan bakal calon anggota legislatif (caleg) bukan mantan narapidana korupsi.

Sementara itu, opsi kedua memberikan syarat kepada partai politik (Parpol) untuk merekrut bakal caleg yang bersih.

"Itu (PKPU) kan secara detail nanti khusus bagi koruptor. Sekarang di dalam hukum pidana kan tidak ada bedanya koruptor, pembunuhan, KDRT. Nanti saya rembukan dulu dengan DPR," demikiam kata Mendagri Tjahjo Kumolo. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com